Rencana Pemkab Majalengka membeli kendaraan Mobil dinas (Mobdin) baru dengan anggaran mencapai Rp. 4,9 Milyar lebih pada APBD tahun 2012 mendatang di protes sejumlah kalangan termasuk beberapa fraksi di DPRD Majalengka. Pembelian Mobdin baru tersebut dinilai merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat dan bukan kebutuhan mendesak.
“Alangkah baiknya jika anggaran untuk pembelian mobdin ini dialihkan untuk dana Jaminana Kesehatan Daerah (Jamkesda), memperbaiki gedung sekolah yang rusak, atau untuk pembangunan saluran irigasi. Tentu itu akan jauh lebih bermamfaat bagi masyarakat,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Majalengka Ali Imron kepada Sinarmedia belum lama ini.
Menurut politisi asal Leuwimunding ini, fraksi PPP sangat keberatan dengan rencana Pemkab membeli mobdin baru. Pasalnya saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting dan mendesak dibiayai pemerintah ketimbang beli mobdin baru.
Pembelian Mobdin baru juga tidak sejalan dengan apa yang selama ini di dengungkan Bupati H. Sutrisno yakni efisiensi anggaran. Kalaupun Pemkab melalui Sekda Ade Rahmat Ali menyebutkan pembelian Mobdin merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak,maka perlu diikuti dengan pemberian informasi yang benar mengenai asset kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab Majalengka. Hal itu ditegaskan para anggota ketiga fraksi yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana pembelian mobil dinas baru yang belakangan juga ditentang elemen masyarakat kota angin.
Ali Imron menegaskan,pihaknya sangat tidak sependapat dan sangat berkeberatan dengan pembelian mobil dinas baru.Pasalnya saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting dan mendesak dibiayai pemerintah.”Kalau kita ke daerah banyak jalan yang rusak atau,saluran irigasi yang mestinya mendapatkan prioritas dibiayai perbaikan atau pembangunannnya,”tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ir.Sumpena dari Fraksi Patriot Bangsa.Menurut dia,pembelian mobil saat ini belum menjadi satu kebutuhan yang harus sudah dipenuhi.Adanya fasilitas kendaraan memang diperlukan,namun harus dilihat dan dipilah mana yang perlu di dahulukan,kenyamanan pejabat dalam bertugas atau kebutuhan rakyat yang langsung bersentuhan dengan kelangsungan kesejahteraan,seperti perbaikan infrastruktur jalan.
Sedangkan Deden Hardian Narayanto ST dari Fraksi PKS menandaskan,sejauh ini pihaknya melihat fasilitas kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab Majalengka sudah mencukupi.Begitu juga dengan kondisinya yang masih terhitung cukup baik.Sehingga akan lebih baik bila anggaran yang hampir 5 milyar itu dialokasikan pada pos belanja lainnya,terutama pada pos-pos yang bermanfaat atau dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”Kalau Setda mengatakan itu mendesak, maka perlu dijelaskan lebih jauh mendesaknya seperti apa,”katanya.
Sementara itu Forum Peduli Lemah Cai (FPLC) Majalengka,menilai pendapat Setda Majalengka yang menyebutkan pembelian Mobdin mendesak harus dijabarkan lebih jauh.Perlu disampaikan pada publik berapa sebenarnya asset Mobdin yang dimiliki Pemkab Majalengka saat ini.Hal itu penting agar tidak ada kecurigaan publik pada keinginan pemerintah yang akan melakukan pembelian mobil baru.
”Jangan hanya bilang mendesak,mendesaknya seperti apa.Karena pada kenyataannya kendaraan dinas yang dimiliki Pemkab Majalengka masih cukup layak dan memenuhi,camat saja mobdinya sudah AVP apa masih kurang bagus,”ujar Dadang Hidayat dari FPLC.
Sementara itu kekurangan mobdin juga diakibatkan karena Bupati memberikan kebijakan “dum” (penghapusan ) mobdin yang diberikan kepada pejabat yang memasuki masa pensiun. Lebih ironis lagi mobil yang di “dum “ tersebut merupakan mobil dinas yang masih bagus sementara mobil yang sudah tidak laik jalan masih dipelihara padahal hal itu dapat memboroskan anggaran karena biaya pemeliharaanya cukup tinggi. (S.05)
Sumber: Sinar Media
Posting Komentar