Ribuan Warga Miskin Majalengka Belum Terlayani Jamkesmas

Ribuan warga miskin di Kabupaten Majalengka dipredeksi saat ini masih banyak yang belum memperoleh pelayanan maksimal dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jamkesda. Hal ini selain disebabkan keterbatasan anggaran dana, juga sensus data penduduk miskin masih mempergunakan data lama.

Fakta ini itu juga diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Majalengka yang membidangi masalah kesehatan, Marjono ketika diminta komentarnya perihal tersebut. "Kami memperediksi keluraga miskin di Majalengka masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan Jamkesmas dari jumlah total penduduk yang ada. Dari jumlah itu yang mendapatkan Jamkesmas diperkirakan hanya mencapai 50 persennya saja. Sedangkan sisanya belum terkover," kata politisi Hanura ini.

Untuk itu pihaknya mengaku merasa heran dengan data penerima Jamkesmas di Kab. Majalengka saat ini. Padahal berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pemerintah pusat, semestinya warga yang menerima Jamkesda itu minimalnya mencapai kurang lebih 384.000 orang."Kami heran data yang dikeluarkan Pemkab Majalengka sampai saat ini masih juga belum valid. Akibatnya masih banyak warga yang seharusnya mendapatkan Jamkesda, karena mengacu data lama jadi tidak tercover," kata dia.

Masih dikatakan Marjono, masalah lain yang muncul berkaitan dengan Jamkesmas yakni sosialisasi yang dilakukan Pemkab Majalengka masih terbilang lemah. Ia mengungkapkan, masih banyak warga tidak tahu cara mendapatkan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan bagi penduduk miskin tersebut. "Seharusnya Dinas Kesehatan harus pro-aktif dan jemput bola dalam menangani pasien tidak mampu. Saya yakin masih banyak orang tidak mengetahui mengenai program yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah ini," Kata Marjono.

Sementara itu, Ali Imron Anggota komisi D DPRD lainnya menambahkan, pihaknya berharap semua rumah sakit di Majalengka harus transparan dalam pembiayaan pasien dan penanganan yang mesti diberikan. Dengan begitu, tidak lagi ada kesalahpahaman antara pasien dan rumah sakit. Untuk itu, Dinkes Majalengka perlu mengevaluasi sistem pelayanan tiap rumah sakit. Hal tersebut dianggap penting agar tidak terjadi kasus ditolaknya pasien dari masyarakat miskin."Rumah sakit seharusnya lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dalam penanganan pasien daripada mempersoalkan biaya pengobatan. Meski mereka mengklaim prosedur administrasi harus ditaati karena merupakan kebijakan perusahaan, hal itu tak perlu dilakukan ketika kondisi pasien sudah sangat membutuhkan pertolongan. Mau rumah sakit milik pemerintah atau swasta, ketika pasien membutuhkan pertolongan, seharusnya mengesampingkan persoalan biaya," saran dia.

Mengenai banyaknya warga miskin yang banyak tidak tercover dibenarkan Wakil Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi. Ia menandaskan, untuk pelayanan kesehatan bagi warga prasejahtera dan sejahtera I, diperoleh dari anggaran pemerintah pusat melalui Jamkesmas dan anggaran dari APBD Kab. Majalengka melalui Jamkesda. Namun di lapangan terkadang ada masyarakat yang tidak masuk ke dalam Jamkesda maupun Jamkesmas karena berbagai alasan, yang salah satunya bisa saja saat pendataan mereka masih masuk ke dalam keluarga sejahtera.

"Untuk tahun ini sistem pendataan akan diperbaiki sehingga yang benar-benar mendapatkan Jamkesmas maupun Jamkesda itu memang benar-benar rakyat miskin yang tidak mampu," katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Majalengka, Alimudin mengaku tidak mengetahui secara pasti perihal data bagi penerima miskin karena belum melihatnya. Namun untuk anggaran Jamkesmas tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. "Kalau tidak salah anggaran itu jika digabungkan baik dana Jamkesmas dari pusat, provinsi dan daerah bisa mencapai Rp 3 Miliar," katanya. (b5-009/STRG)

Sumber: Berita5