JAKARTA, (PRLM).- Ancaman terorisme dan radikalisme di Jawa Barat belum masih jauh dari surut. Bahkan, sebuah survei nasional yang dilakukan Lazuardi Birru menyimpulkan bahwa Jawa Barat menjadi kantong radikalisme tertinggi setelah Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini akibat benang merah historis gerakan radikalisme zaman kemerdekaan.
"Ini kemungkinan terkait oleh aspek historis di mana dahulu Jabar merupakan basis gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosuwiryo," kata Ketua Lazuardi Birru yang juga pengamat terorisme dan radikalisme, Dhyah Madya Ruth dalam diskusi hasil survei nasional "Indeks Kerentanan Terhadap Radikalisme Sosial Keagamaan" di Jakarta Media Centre, Jln. Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (5/10).
Meski demikian, ada tujuh alasan kerentanan radikalisme sosial keagamaan di Jabar. Yaitu, paham jihad, alienasi dan deprivasi, intoleransi, perasaan terancam, rasa tidak aman, agenda Islam dan keanggotaan radikal.
"Secara keseluruhan, indeks jihadisme di Jabar adalah 47,6 pada skala 0-100. Indeks ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks jihadisme nasional yaitu 46,2 dengan batas aman 33,3. Artinya, potensi kekerasan di Jabar masih sangat terbuka lebar," kata Dhyah.
Berdasarkan hasil survei itu, masyarakat Jabar merasa teralienasi karena tidak diperlakukan dengan adil (30,7 persen), merasa kelompok minoritas yang lebih berpengaruh (30,9 persen) dan jumlah muslim yang besar tapi tidak beruntung (52,8 persen). "Alasan di atas dapat menyebabkan tindakan kekerasan sebagai dalih keluar dari ketertindasan," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat Jabar juga resisten terhadap umat non muslim, yaitu 74,6 persen menolak adannya tempat ibadah non muslim berdiri di dekat tempat tinggal mereka. Selain itu, masyarakat Jabar merasa terancam dengan kampanye anti terorisme karena dinilai menyudutkan Islam. "Masyarakat Jabar juga mempunyai perasaan tidak aman paling tinggi. Mereka rentan terhadap tindakan radikal sdbagai usaha memproteksi dari pengaruh luar," tutur Dhyah.
Riset juga menunjukan bahwa Jabar merupakan daerah yang menerapkan agenda Islam cukup tinggi. Dalam ranah pidana, 34 persen setuju hukum potong tangan, 56 persen setuju hukum rajam bagi pezinah. Dalam bidang perdata, 61 persen mendukung larangan bunga bank dan 77 persen menolak berduaan bagi non muhrim. "Indeks menunjukan tertinggi 0,68 yang mendukung organisasi memperjuangkan tindakan ekstrem," katanya.
Disebutkan, metode penelitian yang dilakukan pada Juni dan Juli lalu mengambil sampel basis 1.240 responden berusia 17 tahun atau telah menikah. Sampel dilakukan di sembilan provinsi masing- masing 400 orang sehingga total 4.840 sampel. Adapun responden yang beragama islam sebanyak 86,3 persen dan Kristen 11,1 persen. Sampel dipilih dengan teknik multistage random sampling dengan margin error +/- 2,8 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, meskipun dukungan menurun terhadap radikalisme, tapi bukan berarti potensi tindakan keras tersebut hilang. "Hal itu terlihat dari indeks bertoleransi membangun rumah ibadah agama minoritas ditengah pemukiman umat beragama mayoritas," katanya.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jendral Pol. (Pur) Aryaad Mbei juga mengatakan, saat ini masih ada belasan kelompok garis keras yang memiliki pengikuti atau simpanisan sekitar ratusan orang. Dari ratusan orang itu sekitar 15 orang berpotensi bisa melakukan radikalisme. "Mereka tinggal menunggu waktu dan sasaran yang tepat untuk menyerang. Maka kita perlu undang-undang persuasif mencegah tindakan dini," ungkapnya. (A-78/das)***
Sumber: Pikiran Rakyat
"Ini kemungkinan terkait oleh aspek historis di mana dahulu Jabar merupakan basis gerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosuwiryo," kata Ketua Lazuardi Birru yang juga pengamat terorisme dan radikalisme, Dhyah Madya Ruth dalam diskusi hasil survei nasional "Indeks Kerentanan Terhadap Radikalisme Sosial Keagamaan" di Jakarta Media Centre, Jln. Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (5/10).
Meski demikian, ada tujuh alasan kerentanan radikalisme sosial keagamaan di Jabar. Yaitu, paham jihad, alienasi dan deprivasi, intoleransi, perasaan terancam, rasa tidak aman, agenda Islam dan keanggotaan radikal.
"Secara keseluruhan, indeks jihadisme di Jabar adalah 47,6 pada skala 0-100. Indeks ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks jihadisme nasional yaitu 46,2 dengan batas aman 33,3. Artinya, potensi kekerasan di Jabar masih sangat terbuka lebar," kata Dhyah.
Berdasarkan hasil survei itu, masyarakat Jabar merasa teralienasi karena tidak diperlakukan dengan adil (30,7 persen), merasa kelompok minoritas yang lebih berpengaruh (30,9 persen) dan jumlah muslim yang besar tapi tidak beruntung (52,8 persen). "Alasan di atas dapat menyebabkan tindakan kekerasan sebagai dalih keluar dari ketertindasan," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat Jabar juga resisten terhadap umat non muslim, yaitu 74,6 persen menolak adannya tempat ibadah non muslim berdiri di dekat tempat tinggal mereka. Selain itu, masyarakat Jabar merasa terancam dengan kampanye anti terorisme karena dinilai menyudutkan Islam. "Masyarakat Jabar juga mempunyai perasaan tidak aman paling tinggi. Mereka rentan terhadap tindakan radikal sdbagai usaha memproteksi dari pengaruh luar," tutur Dhyah.
Riset juga menunjukan bahwa Jabar merupakan daerah yang menerapkan agenda Islam cukup tinggi. Dalam ranah pidana, 34 persen setuju hukum potong tangan, 56 persen setuju hukum rajam bagi pezinah. Dalam bidang perdata, 61 persen mendukung larangan bunga bank dan 77 persen menolak berduaan bagi non muhrim. "Indeks menunjukan tertinggi 0,68 yang mendukung organisasi memperjuangkan tindakan ekstrem," katanya.
Disebutkan, metode penelitian yang dilakukan pada Juni dan Juli lalu mengambil sampel basis 1.240 responden berusia 17 tahun atau telah menikah. Sampel dilakukan di sembilan provinsi masing- masing 400 orang sehingga total 4.840 sampel. Adapun responden yang beragama islam sebanyak 86,3 persen dan Kristen 11,1 persen. Sampel dipilih dengan teknik multistage random sampling dengan margin error +/- 2,8 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, meskipun dukungan menurun terhadap radikalisme, tapi bukan berarti potensi tindakan keras tersebut hilang. "Hal itu terlihat dari indeks bertoleransi membangun rumah ibadah agama minoritas ditengah pemukiman umat beragama mayoritas," katanya.
Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jendral Pol. (Pur) Aryaad Mbei juga mengatakan, saat ini masih ada belasan kelompok garis keras yang memiliki pengikuti atau simpanisan sekitar ratusan orang. Dari ratusan orang itu sekitar 15 orang berpotensi bisa melakukan radikalisme. "Mereka tinggal menunggu waktu dan sasaran yang tepat untuk menyerang. Maka kita perlu undang-undang persuasif mencegah tindakan dini," ungkapnya. (A-78/das)***
Sumber: Pikiran Rakyat
Posting Komentar