Walaupun Pemerintah sudah menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin) di Majalengka, yakni kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), namun ternyata itu tidak bisa mencukupi semua permintaan maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Majalengka, dr. H. Gandana Purwana, MARS mengatakan, saat ini permintaan kartu pelayanan kesehatan masyarakat miskin tiap hari terus meningkat. Namun karena kuota kartu jamkesmas sudah habis, untuk itu dalam mengantispasi permintaan maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang sifatnya urgen di ambil dari anggaran Jamkesda propinsi.
“Setiap harinya Dinkes Majalengka disibukan dengan permohonan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dan memiliki kartu jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui kartu jamkesda,” Kata Gandana saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya belum lama ini.
Menurut Gandana, dana Jamkesda Kab. Majalengka pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,4 milyar yang berasal dari bantuan Propinsi Jawa Barat, sementara anggaran pemerintah Kab. Majalengka tidak ada alokasi dana untuk Jamkesda. Dan pada tahun 2011 ini pemkab Majalengka kembali mendapat bantuan Jamkesda dari propinsi, namun jumlahnya lebih kecil yakni Rp. 750 juta pertahunya.
“Dengan dana anggaran kartu Jamkesda yang hanya sebesar Rp. 750 juta pertahun, dikhawatirkan tidak akan mencukupi kebutuhan maskin di kab. Majalengka yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis,” kata Gandana saat ditemui Sinarmedia diruang kerjanya belum lama ini.
Sementara maskin yang tidak terdaftar dalam pendataan kartu jamkesmas setiap hari jumlahnya terus bertambah, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas. Apabila berkaca pada tahun 2010 lalu dana Jamkesda sebesar 1,4 milyar habis dalam 5 bulan saja, namun maskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan masih banyak. Untuk itu Dinkes dituntut untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan dana Jamkesda sebesar Rp. 750 juta tersebut dengan seefisien mungkin.
“Salah satunya pada tahun 2011 pengelolaan dana jamkesda akan lebih selektif, yakni lebih pelayanan kesehatan lebih diutamakan kepada maskin yang lebih urgen seperti ibu melahirkan, dan penyakit yang membutuhkan perawatan perawatan segera seperti operasi,” tambahnya.
Uang Jamkesda Habis
Lebih lanjut kata Gandana, pada tahun 2011 sekarang dinkes sendiri belum bisa melayani permohonan maskin yang ingin mendapatkan kartu jamkesda karena anggaran dana Jamkesda pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,4 milyar sudah habis. Sementara anggaran jamkesda pada tahun 2011 ini belum turun, mengingat dana tersebut bersumber dari pemprov Jabar sehingga proses pencarianya memakan waktu lama.
Biasanya dana Jamkesda ini baru bisa direalisasikan pada pertengahan tahun yakni pada bulan Agustus, itu artinya permohonan pelayanan kesehatan gratis dari maskin tidak bisa dipenuhi. Pasalnya realisasi pelayanan kesehatan bisa dilaksanakan apabila anggaran dana bantuan Jamkesda dari Propinsi tersebut sudah turun ke Kabupaten.
“Sementara pelayanan kesehatan melalui dana jamkesda kami belum bisa diberikan sebelum dana bantuan dari provinsi sudah turun,” tambahnya
Adapun persyaratan bagi maskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari Jamkesda pada dasarnya sama dengan permohonan kartu Jamkesmas yakni : KTP pasien dan Kepala Keluarganya, Rujukan dari Puskesmas Kartu Jamkesmas dan Kartu Keluarga. Namun pada pelayanan jamkesda ini tidak bisa ditentukan batas waktunya dan besaran biaya yang diberikan karena tergantung dari kesediaan dana yang diterima oleh RSUD.
“Pelayanan kesehatan Jamkesda tergantung pada keuangan APBD baik provinsi maupun kabupaten dan pelayanan kesehatan ditentukan hanya di RSUD Majalengka dan Cideres saja. Tidak seperti pemegang kartu Jamkesmas yang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai tingkat Rumah Sakit di tingkat pusat (seperti: RSCM, RSJ Harapan Kita),” pungkasnya. (Opik)
Sumber: Sinar Media
Posting Komentar